DPRD KOTA DEPOK GELAR PARIPURNA RENCANA KERJA AKD DAN PERINGATAN HUT DPRD KE-19

Pada awal September 2018 DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2018-2019 dirangkaikan dengan Peringatan Hari Jadi DPRD Kota Depok ke-19. Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Senin (3/9/2018) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo,S.So. Dalam sambutannya HTA sapaannya mengatakan bahwa dalam Paripurna ini masing-masing Alat Lengkap Dewan (AKD) menyampaikan Rencana Kerjanya selama masa Sidang pertama ini, berbagai kegiatan akan dilaksanakan dalam rangka pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan. Dalam kesempatan itu dilanjutkan dengan Rapat Paripurna memperingati hari jadi DPRD Kota Depok ke-19 yang diawali dengan tarian Renggong khas Betawi dari Sanggar seni Adodya Pala Kota Depok, dilanjutkan dengan pembacaan sejarah DPRD Kota Depok oleh Bernard,SH dari Fraksi RNB dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng ulang tahun. Dalam Rapat Paripurna tersebut semua Anggota DPRD Kota Depok memakai busana Adat Nasional dan untuk itu ada penilaian sendiri hingga akhirnya yang terpilih menggunakan Busana Adat Nasional terbaik diberikan kepada Rienova Serry Donie dari Komisi B dengan menggunakan pakaian adat Makassar dan Fitri Hariono, S.IP dari Komisi A yang memakai Busana Adat Bali.

Adapun Renca AKD DPRD Kota Depok pada Masa Sidang Pertama ini adalah :

Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan, dalam penyampaiannya rencana kerjanya Masa Sidang Pertama ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisinya H.Nurhasin, S.IP menyampaikan bahwa Komisi A mengucapkan Dirgahayu ke-19 DPRD Kota Depok semoga menjadi jembatan aspirasi rakyat dan lembaga yang mengemban amanah dan dicintai oleh seluruh masyarakat. Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan Komisi A pada Masa Sidang Pertama ini, antara lain ; Komisi A akan menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan terkait Penertiban Perizinan dengan mengadakan Rapat Kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja. Memfasilitasi penyelesaian masalah aset Fasos-Fasum dan mengusulkan pembentukan Pansus Aset, pengawasan terhadap penegakan Perda tentang Perizinan dan mendorong terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan kinerja PNS yang professional serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dan Keuangan Daerah, dalam penyampaian Rencana Kerja oleh Sekretaris Komisinya Bendhard, SH disampaikan bahwa Komisi B dalam empat bulan kedepan yaitu dari bulan September s/d  Desember 2018 ini akan memfokuskan pada pengingkatan Inventasi melalui De-regulasi Perizinan, untuk iu Komisi B akan melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait yang membidangi masalah perizinan juga dilakukan pengawasan  terhadap Pelaksana RPJMD Tahun 2016-2021 terutama dari Sektor Keuangan dan mendorong kepada Pemkot Depok untuk bagaimana meningkatkan pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komisi C yang membidangi masalah pembangunan, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Veronica Wiwin Widarini, SE Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP disampaikan bahwa pada Masa Sidang Pertama ini Komisi C akan memfokuskan kepada fungsi Pengawasannya pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan. Sesuai Tugas pokok dan fungsi Komisi C adalah : Pembangunan jalan, Drainase, Sumber Daya Air, Tata Bangunan, Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup serta Perhubungan dan Pariwisata. Komisi C akan melakukan fungsi kontrolnya terhadap pembangunan sarana dan prasarana khususnya yang dibiayai APBD Kota Depok karena belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa program pembangunan baru dimulai pelaksanaannya pada Tahun Akhir Anggaran sehingga hasil pekerjaannya kurang maksimal.

Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Sahat Farida Berlian, S.pd Wakil Ketua Komisi D dari fraksi PDIP disampaikan bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap OPD terkait sebagai mitra kerjanya yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan, Agama dan Sosial, Ketenagakerjaan serta Kepemudaan dan Olahraga, antara lain : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan agar menjadi prioritas pembangunannya karena sangat ditunggu masyarakat. Terkait peninggalan Situs Sejarah Kota Depok, Komisi D meminta kepada Pemkot Depok agar Rumah Cimanggis dan Rumah Kolonial yang berada di Komplek Tower RRI Cimanggis sebagai sebuah situs sejarah yang tentunya bisa dikembangkan menjadi salah satu tempat rujukan Sejarah dan Budaya Kota Depok dan menjadikan Rumah Cimanggis sebagai Museum Kota Depok. Gagasan ini sudah lama didengungkan namun hingga saat ini belum terealisasikan. ( Blesky Erlando )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *