DPRD Kota Depok Gelar Rapat Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan APBD 2019 dan 6 Raperda

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, menyampaikan Pidatonya dalam rapat Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok.

DEPOK – DPRD Kota Depok menggelar rapat Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan APBD tahun 2019 dan perubahan 6 Raperda Kota Depok, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok. Masing-masing Fraksi menyampaikan pandangannya kepada Pemerintah Kota Depok antara lain, peningkatan kesejahteraan sosial dan SDM, persetujuan 6 Raperda, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan besaran Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) Kota Depok.

Fraksi Gerindra H. Muhamad, HB, menyampaikan Pandangan umum terhadap enam Perubahan Raperda Kota Depok yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu, pengelolaan barang aset milik daerah secara lebih baik dan akuntabel, maka perlu adanya kebijakan tempat barang milik daerah yang lebih maksimal, database yang akurat untuk aset dan nilai aset, aset barang daerah harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, penanganan secara optimal dan profesional dari awal sampai akhir untuk masyarakat miskin dan kurang mampu harus bisa mendapatkan bantuan berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Pandangan umum Tentang pemberdayaan koperasi akan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Tentang izin gangguan, dia mengatakan, tatacara izin gangguan dengan menindak lanjuti peraturan surat edaran mentri dalam negri, maka perda kota depok nomor 17 tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan di cabut beserta aturan lainnya. Tentang pengelolaan sampah, menetapkan retribusi layanan sampah di masyarakat.

“kami berharap, nantinya pemerintah kota depok lebih berkomitmen, dan marilah kita bersama-sama bergerak memberikan pemiikiran untuk depok lebih makmur,” ujarnya dalam penyampaian paandangan fraksi, rabu (31/10/2018).

Selanjutnya, Pandangan umum oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan Tengku Farida Rachmayanti, diawali pidatonya sempat mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban musibah jatuhnya pesawat lion air JT-610. Menurutnya, Fraksi PKS lebih fokus terhadap tingkat pemberdayaan SDM di Kota Depok yaitu, peningkatan daya ekonomi masyarakat mikro dan keparariwisataan, kelengkapan layanan kesehatan daerah, penempatan biaya pendidikan,pengembangan ekonomi dan pengembangan infrastruktur.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan Lahmudin Abdullah, sebelumnya juga mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban musibah jatuhnya pesawat lion Air JT-610, yang menurut dia ada beberapa kerabatnya menjadi korban atas musibah tersebut. Melanjutkan Penyampaiannya tentang Pandangan umum terhadap APBD tahun 2019, Fraksi PAN meminta penguatan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur yang nyaman, meminta dalam penyusunan APBD haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip rasionalitas dan harus tetap merespon kebutuhan masyarakat dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan masyarakat. sedangkan untuk kegiatan hibah bantuan sosial agar kiranya pemerintah melakukan kegiatan yang maksimal. Tentang 6 Perda Kota Depok, hal tersebut sebagai merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tingkat pusat yang harus disesuaikan.

Berikutnya, Pandangan umum Raperda Kota Depok fraksi GOLKAR terhadap Nota keuangan Pendapatan Daerah (PAD) serta tingkat besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya yang dibacakan Tadjudin Tabri menyebutkan, sejak tahun anggaran 2018 Silpa Kota Depok di prediksi mencapai Rp. 600 milyar, angka ini naik dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka Silpa tertinggi pernah terjadi pada tahun 2015 pada saat Walikota dijabat Nur Mahmudi, Silpa mencapai ! triliun.

“dari tahun ke tahun selalu ada silpa, jangan Silpa dianggap hal lumrah dan dimaklumi,” ujarnya.

Lebih lanjut Tadjudin memaparkan, adanya Silpa menunjukan lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan. Dia berharap di tahun depan Silpa dapat diserap ke semua dinas dengan pencapaian hasil sesuai perencanaan.

Usai penyampaian taggapan dari tiap-tiap Fraksi, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Depok atas tanggapan Pandangan Umum tiap-tiap Fraksi DPRD Kota Depok dengan menyambut baik atas yang disampaikan kepada Pemkot Depok terhadap nota keuangan APBD tahun 2019 serta tanggapan positif tentang perubahan 6 Raperda Kota Depok.

Adapun keenam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok yang disampaikan yaitu, pertama, Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kedua, Raperda Barang milik Daerah, ketiga, Raperda pencabutan Perda nomor 17 tahun 2011 tentang izin gangguan, keempat, Raperda Perubahan Peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, kelima, Raperda Perubahan atas peraturan daerah Kota Depok nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, dan keenam, Raperda Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan dan kebersihan. ( Blesky )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *